Muhammadiyah Abad Kedua
Oleh
Azyumardi Azra
Mengikuti International Research Conference on
Muhammadiyah (IRCM) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pekan lalu,
29 November--2 Desember, banyak agenda bagi Muhammadiyah dalam melangkah ke
abad kedua eksistensinya (18 November 1912--18 November 2012).
IRCM yang menghadirkan 56 penyaji makalah dari
dalam dan luar negeri memang membahas secara kritis berbagai aspek organisasi
Muhammadiyah. Agaknya inilah konferensi riset terbesar yang diabdikan untuk
membahas satu ormas semacam Muhammadiyah.
Bahwa Muhammadiyah merupakan salah dari dua
organisasi terbesar negeri ini setelah NU tidak perlu dipersoalkan lagi. Begitu
juga dengan kenyataan Muhammadiyah merupakan ormas pendidikan dan dakwah
terbesar di Dunia Muslim. Dan, tentu saja, Muhammadiyah telah memberikan banyak
kontribusi kepada negeri ini dalam peningkatan kualitas warga bangsa, bahkan
jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan.
Tetapi, banyak agenda bagi Muhammadiyah dalam
milenium kedua, tidak hanya untuk bertahan dalam zaman yang terus berubah
secara cepat. Tetapi, lebih-lebih lagi untuk meningkatkan peran dan
kontribusinya bagi Indonesia dan, lebih jauh lagi, bagi masyarakat
internasional. Muhammadiyah dengan segala pencapaiannya sepanjang satu abad
silam berada dalam posisi yang tepat dan pantas untuk meningkatkan
kontribusinya kepada warga negara-bangsa Indonesia dan dunia global.
Agenda pokok ke depan bagi Muhammadiyah adalah
penegasan kembali identitas atau dalam tema besar riset konferensi adalah
“(me)wacana(kan) pencarian identitas yang terbarukan bagi Muhammadiyah untuk
era pascasatu milenium." Identitas yang menjadi raison d’etre Muhammadiyah
sepanjang abad silam tak lain adalah tajdid, pembaruan—tegasnya pemurnian—Islam
dari apa yang disebut Muhammadiyah sebagai ‘TBC’ (takhyul, bid’ah, churafat).
Tetapi juga jelas, dalam perjalanan waktu,
khususnya tiga dasawarsa terakhir, agenda-agenda tajdid Muhammadiyah kehilangan
elan-nya karena perubahan sosial, budaya, politik, dan agama yang kian cepat.
Dan juga, karena Muhammadiyah juga kian "gemuk" sehingga menjadi
lamban.
Di tengah perkembangan itu, konvergensi
keagamaan terus terjadi di antara Muhammadiyah, NU, dan ormas Islam
lain—sehingga hampir tidak ada lagi keributan furu’iyah. Tapi, kini
ideologi puritanisme Muhammadiyah ditantang paham dan praksis keagamaan
ultrapuritan yang pada dasarnya bersifat transnasional.
Tantangan kaum ultrapuritan bukan hanya menyedot
kalangan warga Muhammadiyah—walaupun masih dalam skala sangat terbatas, tetapi
juga lembaga-lembaganya sejak dari masjid, sekolah sampai universitas. Bahkan,
bukan tidak mungkin infiltrasi kelompok ultrapuritan juga sudah merambah ke
lembaga Muhammadiyah lain seperti rumah sakit, klinik, dan rumah yatim piatu.
Karena sangat urgen, bagi pimpinan dan aktivis
Muhammadiyah sejak tingkat nasional ke tingkat lokal memberikan perhatian lebih
pada pemeliharaan lembaga-lembaganya. Infiltrasi kaum ultrapuritan ke dalam
Muhammadiyah secara potensial lebih besar daripada ke dalam ormas Islam lain
semacam NU.
Hal ini tidak lain adalah karena terdapat banyak
afinitas ideologis antara Muhammadiyah yang juga pernah puritan dengan
kelompok-kelompok ultrapuritan yang berkecambah khususnya sejak masa
pasca-Soeharto. Bagaimanapun, infiltrasi kelompok ultrapuritan dapat membawa
potensi friksi di antara pimpinan dan warga Muhammadiyah sendiri.
Lebih jauh lagi, gejala ini dapat menimbulkan
dampak tertentu bagi Muhammadiyah yang bersama NU dan ormas Islam lain dalam
memelihara tradisi Islam washatiyah Indonesia. Jika Islam washatiyah
negeri ini mengalami gangguan, bisa diduga juga bakal memengaruhi arsitektur
politik negara-bangsa Indonesia ke depan.
Dalam kaitan itu, pimpinan Muhammadiyah dituntut
mempertimbangkan kembali format lebih produktif dalam hubungan dengan rejim
yang berkuasa. Memang tidak ada masalah lagi dalam hal format hubungan
Muhammadiyah dengan negara; bahwa Muhammadiyah menerima dan mendukung NKRI, UUD
1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Masalahnya kemudian adalah hubungan antara
pimpinan pusat Muhammadiyah dengan rezim berkuasa tidak selalu mulus, sehingga
menimbulkan dampak tertentu pada lembaga-lembaga Muhammadiyah baik di tingkat
pusat maupun daerah.
Sebagai ormas independen, vis-a-vis kekuasaan
adalah wajar belaka jika kalangan pimpinan Muhammadiyah bersikap kritis
terhadap rezim penguasa. Sikap kritis itu juga adalah bagian dari
pengejawantahan Muhammadiyah sebagai Islamic-based Civil Society. Tetapi
ke depan, pimpinan Muhammadiyah seyogianya dapat menemukan format baru dalam
relasi dengan rezim penguasa tanpa harus kehilangan jati dirinya. [*]
Sumber:
Kamis,
06 Desember 2012, 07:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID
Tidak ada komentar:
Posting Komentar