 |
Judul Buku: Nasionalisme NU
Penulis: Zudi Setiawan Penerbit: CV Aneka Ilmu, Semarang Cetakan: September, 2007 Tebal: xviii +334 halaman Peresensi: Titik Suryani |
Kajian
tentang Nahdlatul Ulama (NU) seakan tiada pernah ada habisnya. Entah berapa
buku yang sudah diterbitkan. Para cerdik pandai dari dalam maupun luar negeri
mengkaji NU dari berbagai segi dan dimensinya. Sebagai organisasi
kemasyarakatab Islam terbesar di Indonesia atau bahkan di dunia, tentu banyak
sisi yang menarik dan patut untuk dikaji secara mendalam. Dan, hal itu absah
saja dalam dunia akademis. Di antara yang menarik itu adalah dimensi politik
NU, mengingat peran NU yang cukup besar dalam kancah perpolitikan nasional.
Sejak
awal berdiri, NU memainkan peran politik yang khas dan mengesankan. Politik NU
adalah politik yang berwawasan kebangsaan (nasionalisme). Kenyataan demikian
setidaknya dapat dilihat dari Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan
Selatan. Saat itu, NU menetapkan bahwa daerah Jawa, yang masih dikuasai
pemerintah Hindia Belanda, adalah dar al-Islam (negeri muslim). Karena
itu, wajib dilindungi dan dipertahankan siapa pun penghuni negeri ini, termasuk
umat muslim.
Spirit
kebangsaan NU seperti di atas mengacu pada kenyataan sejarah dan budaya
Nusantara. Paham demikian, dengan sendirinya, menyiratkan semangat menghargai
tradisi, pluralitas budaya, dan martabat manusia sebagai mahluk berbudaya.
Dalam perspektif kebangsaan semacam ini, lokalitas mendapatkan tempat
terhormat, yang dalam nasionalisme Eropa cenderung tergeser, bahkan tersisihkan
ke batas akhir kepunahan atas nama modernitas.
Berpijak
pada kenyataan seperti di atas itulah, buku Nasionalisme NU ini menjadi wacana
yang amat faktual. Di tengah derasnya arus syariatisme akhir-akhir ini
menggelitik Zudi Setiawan untuk menulis sebuah laporan praksis kebangsaan dan
keagamaan NU. Munculnya beberapa ormas Islam yang berupaya memformalkan syariat
Islam sebagai dasar negara dirasa cukup meresahkan. Jika tidak diatasi, bukan
mustahil, akan bermuara pada lunturnya nasionalisme Indonesia.
Memang,
buku Nasionalisme NU, pada mulanya, adalah buah skripsi Zudi pada Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro,
Semarang, Jawa Tengah. Namun, sebagai langkah awal, jelas buku ini luar biasa.
Ketebalan halaman menyiratkan begitu gigihnya Zudi dalam menggarap buku ini.
Seperti dipaparkan dalam pengantarnya, menulis tentang NU merupakan impian Zudi
sejak berkenalan dengan buku-buku tentang NU. Dan, dengan menggulirkan wacana
nasionalisme menjadikan buku ini cukup menarik untuk dikaji.
Jauh
sebelum Indonesia medeka, spirit nasionalisme telah melekat erat pada citra
diri NU. Pada Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984, misalnya, NU
telah menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah bentuk final
perjuangan umat Islam. Karenanya, tidak diperlukan lagi bentuk negara apa pun
dalam negeri ini, meski itu negara Islam. Dan, ketika negara otoriter Orde Baru
berusaha memecah-belah kekuatan rakyat dan membatasi berbagai kelompok agama,
etnis, dan ras tertentu, NU tampil gigih sebagai pembela rakyat tertindas dan
kelompok-kelompok minoritas. Inilah yang dikatakan Daniel Dhakidae pada medio
1990-an, NU adalah "the last bastion of civil society", benteng
terakhir masyarakat sipil dalam menghadapi negara.
Dari
sini, tampak jelas kecintaan dan pembelaan NU terhadap NKRI cukup besar.
Perjalanan NU yang bermula dari sebuah kelompok kajian pencerahan Tashwirul
Afkar (1914), kemudian berkembang menjadi Nahdlatut Tujjar (1916), Nahdlatul
Wathan (1924), sampai akhirnya menjadi NU (1926), hakikatnya pun tidak pernah
terlepas dari spirit nasionalisme itu. Sepanjang usianya, NU selalu
mengembangkan mainstream ke-Indonesia-an yang dijiwai semangat ke-Islam-an yang
inklusif dan kultural.
Apalagi,
pada era reformasi ini, NU telah benar-benar menjadi hati nurani bangsa. Pada
saat warga bangsa banyak yang gila harta, jabatan, dan kekuasaan, NU tampil
dengan pesan-pesan moralitas politiknya. Kasus Muktamar NU ke-29 di Cipasung,
Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan salah satu kepedulian NU terhadap
demokratisasi bangsa dan negara, di mana sepanjang sejarah era Orde Baru, belum
ada satu ormas yang menggelar Muktamar (kongres) sedemokratis NU. Begitu pula
dengan kondisi pasca-Muktamar dengan munculnya KPPNU di bawah pimpinan KH Hamid
Baidlawi dan H Abu Hasan. Saat itu, NU tampil sebagai satu-satunya ormas di
negeri ini yang bergeming dengan provokasi eksternal yang menghalalkan segala
cara demi tercapainya ambisi kekuasaan.
Dengan
demikian, buku Nasionalisme NU karya Zudi Setiawan ini menjadi semakin jelas
arahnya. Helai demi helai halamannya dipenuhi data-data yang akurat. Dengan
analisanya yang tajam, Zudi menyuguhkan informasi yang begitu detil dan komprehensif
seputar hubungan agama dan negara lengkap dengan landasan paradigmatiknya.
Meski hasil skripsi, menurut Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, Prof
Dr Mudjahirin Thohir, MA, dalam epilognya, pada buku ini setidaknya terdapat
kelebihan tersendiri.
Data-datanya
cukup bisa dipertanggungjawabkan karena tidak semata-mata berasal dari bacaan
penulis. Data pun berasal dari wawancara dengan sejumlah tokoh NU yang
mempunyai otoritas di bidangnya. Di samping itu, penulisan buku ini dikawal dua
orang yang sangat memadai. Mereka adalah Drs Muhammad Adnan MA, pakar Ilmu
Politik serta ketua PWNU Jawa Tengah dan Nur Hidayat Sardini, SSos, MSi,
dikenal sebagai ilmuwan yang vokal dan tegas pendirian. Walhasil, data dan
uraian dalam buku ini secara substantif terjaga validitasnya dan secara
metodologik terkendali penalaran dan obyektifitasnya. [*]
*) Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar