 |
Judul: Ketika Sejarah
Berseragam: Membongkar Ideologi
Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia
Penulis: Katharine E.
Mc Gregor
Penerbit: Syarikat,
2008
Tebal: 486 halaman
|
Publikasi mengenai kiprah militer dalam kancah politik
Indonesia bukanlah hal baru. Belakangan, semenjak reformasi bergulir buku-buku
bertema militer di pasaran selama Orde Baru banyak beredar di pasaran. Tetapi,
buku ini memberi sudut pandang berbeda terhadap peran militer dalam
memanipulasi sejarah yang selama 32 tahun diyakini benar. Menurut buku ini,
sosok di belakang pemanipulasian sejarah itu adalah Nugroho Notosusanto.
Sebagaimana sering kita baca, keberadaan militer
dalam kancah politik Indonesia mempunyai posisi yang unik. Hal ini disebabkan
rakyat sendirilah yang menciptakan militer Indonesia, di samping setelah
pemimpin sipil banyak ditangkap dan diasingkan Belanda pada tahun 1948 militer
menempatkan diri sebagai pemimpin nasional.
Atas dasar itu, militer mempunyai klaim yang
kuat dan memperoleh pengesahan dalam waktu lama memainkan peran dwifungsinya
dalam kancah pertahanan dan politik. Tak heran, pasca-1965 militer berubah
menjadi kekuatan yang menggurita dalam setiap sektor kehidupan, sehingga
militer pada masa Orde Baru tak ubahnya sebuah negara dalam negara.
Dominasi militer tidak hanya tampak dalam
hal-hal yang fisik, tetapi juga mempunyai peranan yang kuat mengonstruksi alam
bawah sadar massa rakyat Indonesia sehingga ingatan kolektif rakyat
terkendalikan oleh nalar militer sehingga mempengaruhi tingkah laku sebagian
rakyat untuk menciptakan bayangan diri sebagai mirip kaum militer.
Katharine berpendapat, sejarah di masa Presiden
Soekarno menjadi sarana propaganda untuk berbagai kepentingan, namun di bawah
Presiden Soeharto sejarah menjadi titik pusat upaya mendukung rezim dan
militer. Setelah melalui serangkaian penelitian sejarah terhadap teks-teks
sejarah yang beragam, film, museum, buku ajar, dan latihan-latihan indoktrinasi
terdapat satu nama yang sering muncul, yakni Nugroho Notosusanto.
Nugroho Notosusanto merupakan salah seorang
propagandis yang paling penting dalam rezim Orde Baru. Dia tidak hanya
memproduksi dan mengkonsolidasi terbitan resmi usaha kudeta 1965 yang menjadi
dasar legitimasi Orde Baru, tetapi sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI
(1965-1985) dan sebagai Menteri Pendidikan dia juga, tanpa lelah,
menyebarluaskan kepahlawanan melalui museum, doku-drama dan dalam buku
pelajaran (hal. 75).
Ciri dari historiografi nasional yang dibentuk
selama masa Orde Baru adalah sentralitas negara yang diejawantahkan oleh
militer. Sejarah nasional disamakan dengan militer dan produksi sejarah
dikendalikan oleh negara dan militer. Beberapa dampaknya cerita tentang
revolusi nasional akhirnya memfokuskan pada peran menentukan dari militer dengan
menyingkirkan pelaku sejarah yang lain.
Menurut versi ini, sepanjang periode tahun
1950-an militerlah yang menyelamatkan bangsa ini dari disintegrasi dengan
mengabaikan fakta bahwa militer memainkan peran penting dalam
pemberontakan-pemberontakan di daerah. Sejarah versi militer seputar
pemberontakan 1965 menjadi legitimasi dan alasan kuat naik dan bertahannya Orde
Baru di bawah topangan militer selama 32 tahun.
Militer Indonesia mempunyai peran yang strategis
karena menempati posisi tinggi dalam masyarakat oleh peran ganda mereka dalam
pertahanan dan sosiopolitik. Militer, khususnya Angkatan Darat menikmati
kedudukan istimewa dalam bidang politik nasional sejak pertengahan tahun
1950-an dan karena itu merupakan kekuatan yang paling siginifikan dalam sejarah
Indonesia baru.
Pemberlakuan keadaan darurat 1957 dan 1963 serta
konsep jalan tengah AH Nasution yang mengajukan konsep gabungan pertahanan dan
sosiopolitik atau dwifungsi semakin menegaskan peran militer. Setelah upaya
kudeta 1965 yang memicu terjadinya pengambil alihan kekuasaan oleh militer,
dwifungsi militer disahkan dan lebih banyak lagi personel militer dipindah ke
posisi-posisi kunci dalam pemerintahan.
Katharine memusatkan kajian sejarahnya pada
museum karena militer menekankan sejarah lewat gambar sebagai suatu sumber
untuk menyampaikan sejarah. Dalam buku petunjuk hasil dari seminar ABRI tahun
1997, Nugroho menulis, “di dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti
Indonesia, dimana kebiasaan membacapun masih sedang berkembang, kiranya histori
visualisasi masih aga efektit bagi pengungkapan identitas ABRI”.
Akhirnya, salah satu pesan paling jelas dan
diketahui umum adalah kajian terhadap historiografi Orde Baru yang diproduksi
militer adalah bahwa ketika satu versi tunggal tentang masa lalu yang
diperkenankan, sejarah hisa menjadi bagian dari sistem ideologi
otoritarianisme.
Kehadiran buku ini menarik karena memberikan
tambahan kepustakaan dari sudut pandang berbeda mengenai kiprah militer dalam
politik Indonesia. Paling tidak, kehadiran buku ini menjadi catatan berharga
bagi semua anggota TNI sekarang untuk tidak lagi mengulang kesalahan seperti 32
tahun Orde Baru. [*]
Oleh
Paulus Mujiran, Koordinator Riset The Servatius Society Semarang
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar