Mursi dan
Karang Politik (1)
Oleh
Ahmad Syafii Maarif
Perjalanan sejarah dunia tidaklah
linear. Yunani, misalnya, yang pada abad-abad sebelum Masehi merupakan bumi
subur untuk melahirkan para filsuf besar pada abad mo dern diperkirakan sedang
berada di ambang pintu negara gagal. Mesir tidak banyak berbeda. Sebagai sebuah
bangsa dengan peradaban berusia ribuan tahun yang pernah melahirkan Nabi Musa
dengan perjalanan dramatisnya yang dikejar Fir’aun, Mesir, hari ini masih saja
bergulat dalam kesulitan untuk memetakan masa depannya.
Dulu pernah di bawah kekuasaan Turki
Usmani, kemudian dijajah Inggris, negeri ini sejak 1952 berubah menjadi
republik melalui sebuah kudeta militer terhadap Raja Farouk. Mula mula berada di
bawah Presiden Jenderal Mohammed Najib, kemudian pada 1954 diambil alih oleh
Kolonel Gamal Abdel Nasser (1918-1970) dengan slogan sosialisme Arabnya yang
terkenal itu.
Nasser yang pernah dijuluki sebagai
pahlawan dunia Arab dengan kemenangan Israel dalam Perang Enam Hari (5-11 Juni
1967) atas Mesir, Suriah, dan Yordania, pamornya meredup, kemudian meletakkan
jabatan untuk digantikan oleh Anwar Saddat. Nasser wafat dalam usia muda pada
28 September 1970 karena serangan jantung.
Setelah Sadat terbunuh pada 6 Oktober
1981, naiklah Husni Mubarak yang berkuasa sampai terguling pada awal 2011 oleh
gerakan anak muda revolusioner yang menuntut tegak nya keadilan dan demokrasi
di Negeri Piramid itu. Dengan demikian, sejarah Mesir modern bergerak dari
sebuah drama ke drama yang lain. Kini giliran tokoh Ikhwan yang memimpin, Dr
Mohammed Mursi (61).
Ikhwan yang dilarang sejak rezim Nasser
harus menanti selama 58 tahun untuk ber kua sa di Mesir melalui proses pemilu
demokratik. Akankah Mesir menjadi lebih stabil, adil, dan sejahtera di bawah
pimpinan tokoh Ikhwan? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini karena karang
politik yang tajam dan terjal sedang mengadang di depan matanya, internal dan
eksternal.
Kita tentu berharap agar Mesir yang
sering dianggap sebagai kiblat Dunia Islam bisa melepaskan diri dari rezim
korup dan penindas yang telah menelantarkan nasib rakyat banyak. Tujuan utama
Revolusi Tahrir adalah untuk menegakkan keadilan, kebebasan, dan kedaulatan
penuh bagi seluruh rakyat Mesir yang sekian lama berada di bawah kuasa
militerisme.
Mohammed Mursi PhD dalam bidang teknik
alumni Universitas Kalifornia Selatan tahun 1982, pada 30 Juni 2012 dilantik
sebagai presiden oleh Mahkamah Agung setelah memenangkan pilpres menghadapi
saingannya Ahmed Shafik (Marsekal AU) dengan perbandingan angka 51,73 persen
lawan 48, 27 persen.
Dari jumlah 50 juta yang berhak
memilih, hanya 26 juta yang menggunakan haknya itu. Pen dukung riil Mursi
hanyalah 13,3 juta, sedangkan Shafik 12,3 juta. Sebagai ketua Partai Kebebasan
dan Keadilan, sayap politik Ikhwan, pihak militer dan kelompok sekuler menjadi
tidak seronok karena kemenangan Mursi ini.
Apalagi, Israel, pendukung Mubarak,
demi kepentingan Zionisme, menjadi sangat cemas. Sekiranya Mursi berhasil
melakukan konsolidasi demokrasi dengan dukungan yang luas, siapa tahu Mesir
akan bisa mengikuti jejak Turki di bawah Erdogan.
Dan, tentu semuanya ini tidak mudah.
Kaum muda revolusioner amat paham bahwa Ikhwan bukanlah pengambil inisiatif
untuk turun ke jalan, melainkan merekapun juga tidak mempunyai peta untuk masa
depan Mesir selain slogan slogan untuk keadilan, kebebasan, dan demokrasi.
Untuk mengubah kultur politik yang
selama 60 tahun di bawah rezim militer dalam tempo singkat, jelas tidak mudah
bagi kekuatan sipil, apalagi mereka ini tidak berada di bawah satu komando
aliran politik, seperti yang berlaku di Iran. Alangkah sukarnya bagi sebuah
bangsa untuk sepenuhnya melepaskan diri dari sistem kekuasaan masa lampau yang
korup.
Kasus Indonesia sebenarnya tidak banyak
berbeda dengan apa yang berlaku di Mesir karena konsolidasi demokrasi pada era
reformasi telah mengalami kegagalan. Untuk Mesir, Zbigniew K Brzezinski,
penasihat keamanan Pre siden Jimmy Carter, dalam wawancara dengan Ezzat Ibrahim
dari mingguan al-Ahram (No 1104/28 Juni-4Juli 2012) menekankan pentingnya
tingkat stabilitas internal Mesir secara keseluruhan, tidak hanya bergantung pa
da karakter sebuah rezim.
Jika tertib konstitusional yang diakui
publik absen maka tidak saja tingkat ketidakpastian eksternal Mesir yang akan berlaku,
juga kondisi internal negeri itu akan menjadi taruhan. “Bisa jadi era musim
semi Arab akan berubah menjadi musim dingin Arab,” kata Brzezinski. (*)
Selasa,
10 Juli 2012, 16:31 WIB
REPUBLIKA.CO.ID
Redaktur: M Irwan Ariefyanto
Resonansi
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar