Mursi dan
Karang Politik (2)
Oleh
Ahmad Syafii Maarif
Kemenangan Mursi ini adalah permulaan
yang positif bahwa rakyat Mesir ingin berubah, terlepas dari fakta bahwa
dukungan rakyat terhadap tokoh Ikhwan ini tidaklah terlalu besar, seperti telah
disinggung di atas. Dengan perolehan suara 48,27 persen bagi Ahmed Shafik,
pelanjut politik Husni Mubarak, berarti rakyat Mesir masih terbelah dalam
menyikapi arah perubahan yang diteriakkan oleh para demonstran di Lapangan
Tahrir yang fenomenal itu.
Karena terlalu lama berkuasa, rezim
militer telah mencengkeramkan kukunya demikian menghunjam dalam struktur budaya
politik Mesir yang sarat dengan kezaliman itu. Sekiranya rezim militer ini
dipimpin oleh presiden yang adil dan cerah, boleh jadi Revolusi Tahir tidak
akan pernah meledak. Batu karang internal berupa ketidakadilan, pengangguran,
perpecahan elite sipil, dominasi militer, dan absennya kebebasan warga sebagai
pemicu utama Revolusi Tahrir itu adalah tantangan berat yang mengadang di depan
Mursi.
Batu karang eksternal paling serius
yang harus dipecahkan Mursi adalah bagaimana menghadapi Israel yang berdasarkan
Perjanjian Camp David tahun 1979, Mesir telah berdamai dengan negara Zionis
dengan bapak angkatnya Amerika Serikat itu. Ikhwan sejak awal tidak pernah
percaya kepada negara rasis Israel, betapapun telah diikat dengan perjanjian
damai di era Anwar Sadat yang kemudian tetap dijaga oleh Husni Mubarak sampai
rezimnya runtuh.
Amerika Serikat, siapapun, presidennya,
pasti akan melindungi Israel dari segala kemungkinan ancaman bagi
eksistensinya. Kita tidak tahu bagaimana nanti kebijakan Mursi berhadapan
dengan negara Zionis yang keras kepala ini. Dalam al-Ahram, terdapat sembilan
artikel dan satu wawancara yang berbicara tentang kemenangan Mursi dan
kira-kira bagai mana posisi Mesir selanjutnya. Ahmad Naguib Roushdy, pengacara
internasional, menurunkan tulisan dengan judul “The Revolution is at stake”
(Revolusi dalam taruhan).
Sebagai seorang intelektual Mesir, Roushdy
bersikap sangat kritikal, baik terhadap DTM (Dewan Tertinggi Militer) maupun
terhadap Mursi dan kaum revolusioner. Tanpa ragu, Roushdy meminta DTM
menyerahkan tampuk kekuasaan secepatnya kepada presiden terpilih. Sebagai ahli
hukum, Roushdy mengingatkan, konstitusi Mesir yang berlaku sejak tahun 1923
menempatkan kekuasaan di tangan kepala negara, siapapun kepala negara itu,
diktatur atau demokrat.
Dengan demikian, secara konstitusional,
militer tidak punya hak lagi untuk menahan kekuasaan itu agar tetap terpegang
di tangannya. Seperti dimaklumi, sebelum mundur, Mubarak telah menyerahkan
kekuasaan kepada DTM pada 11 Februari 2011. DTM amat berharap agar pemenang
dalam pilpres yang lalu adalah Ahmed Shafik. Roushdy sangat menyayangkan
mengapa pemuda revolusioner mempercayakan pimpinan revolusi kepada Ikhwan dan
kelompok Salafi yang bukan pemain utama dalam revolusi.
Tampaknya pemuda revolusioner terjepit
di antara dua kekuatan konservatif: Shafik dan Mursi. Ada informasi, tulis
Roushdy, bahwa Mursi pernah menyatakan keinginannya untuk membangun sebuah
kekhilafahan Islam baru dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Artinya, Mursi
ingin menjadi khalifah buat semua negeri Muslim. Tetapi, Roushdy tidak
menyebutkan sumber dari mana da tangnya informasi yang tidak masuk akal itu.
Karena menyadari dukungan terhadapnya
tidak terlalu kuat, Mursi secara diam-diam telah membuat kesepakatan dengan
pihak militer dan telah “mengobral revolusi untuk dapat dolar” (sold the
revolution out for pennies), tulis Roushdy. Mursi menyadari bahwa Ikhwan tak
mungkin berkuasa sendiri. Satu-satunya jalan adalah membentuk pemerintahan
koalisi, sesuatu yang pasti sarat dengan politik dagang sapi dan tarik-ulur.
Begitu juga, untuk tiga posisi wakil
presiden, banyak yang berharap agar salah satunya diserahkan pihak Kristen
Koptik yang telah terlibat dalam Revolusi Tahrir. Saya rasa saran ini mestinya
diterima Mursi, demi menjaga integrasi bangsa dan sekaligus untuk menunjukkan
bahwa Ikhwan tidak antiminoritas. Sekali lagi, kita berharap agar Mursi mau
mendengarkan berbagai saran, termasuk yang datang dari saingannya dalam pilpres
yang lalu.
Bila langkah ini yang ditempuh, siapa
tahu, pandangan-pandangan pesimistis tentang hari depan Mesir tidak akan
menjadi kenyataan. Artinya, Revolusi Tahrir akan membuahkan sebuah perubahan
fundamental untuk tegaknya keadilan, demokrasi, dan kebebasan bagi semua, tanpa
diskriminasi terhadap siapa pun. (*)
Selasa,
17 Juli 2012, 18:51 WIB
REPUBLIKA.CO.ID
Redaktur: M Irwan Ariefyanto
Resonansi
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar