 |
Judul: Kota Yogyakarta
Tempo Doeloe (Sejarah Sosial 1880-1930)
Penulis: Abdurrachman
Surjomihardjo
Penerbit: Komunitas
Bambu, Jakarta
Edisi: Cetakan
Pertama, Oktober 2008
Tebal: xiv + 282
halaman
Peresensi: M. Lubabun
Ni’am Asshibbamal
|
Dengan berlindung di balik lapuknya ingatan dan
keterbatasan sudut pandang, manusia kerap kelewat sempit memaknai eratnya
kelindan sosial dari balik unsur kewilayahan tempatnya berpijak.
Bukti yang sulit disangkal mengenai hal itu
tampak dari sedemikian gemarnya orang menera Yogyakarta dengan sederet
predikat. Kotamadya yang pada awalnya hanyalah belantara hutan itu pun kian
lekat sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota gudeg, sampai jargon yang
sekarang santer dipopulerkan pemerintah daerah setempat: the city of tolerance
(kota yang toleran). Cobalah sekali lagi mengucap secara lirih satu per satu
predikat itu, seketika Yogyakarta hadir mengecil dan tesederhanakan.
Dalam karya sejarah berjudul Kota Yogyakarta
Tempo Doeloe ini, Yogyakarta “dihadirkan” lepas dari sederet predikat yang
kerap disandang-lekatkan padanya itu. Segenap julukan tersebut, bagi Pak
Abdurrachman Surjomihardjo, sang sejarawan penulis buku ini, seakan tak cukup
memuat narasi sosiohistoris masyarakat Yogyakarta yang utuh dan saling mengikat
antarinstitusi sosialnya.
Dari kacamata Pak Dul, demikian sejarawan ini
akrab disapa, Yogyakarta memang baru tercerap keutuhan dan kompleksitasnya
ketika dimaknai sebagai kemanunggalan sosiokultural. Tengoklah sejenak, ihwal
Yogyakarta dalam rentang waktu 1880 hingga 1930 saja, terdapat bangunan
interaksi yang khas dan saling bertalian erat antara institusi pendidikan,
pergerakan nasional, dan pers di tingkat lokal. Di situlah kita seperti
menapaktilasi gerak modernisasi masyarakat Kota Yogyakarta yang lahir dari
simpul pertautan antara langgam tradisional keraton di satu sisi dan kekuatan
kolonial Belanda di sisi lain.
Buku ini semula merupakan riset disertasi Pak
Dul yang dirampungkan pada 1988 guna memperoleh gelar doktor di Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis buku ini, oleh kalangan intelektual Indonesia,
jamak dikenal sebagai “barisan pertama” yang menulis sejarah dengan memakai
pendekatan ilmu-ilmu sosial. Meski menerapkan pendekatan ilmu sosial, karya Pak
Dul ini tetap tak lepas dari batasan ruang dan waktu yang menjadi karakteristik
pokok setiap karya sejarah. Tradisi penulisan interdisipliner seperti ini
“diimami” oleh Pak Sartono Kartodirdjo lewat disertasinya di Universitas
Amsterdam, Belanda yang berjudul The Peasants’ Revolt of Banten in 1888 (1966).
Lazimnya sebuah riset akademik, pembaca akan
segera disuguhi dengan etalase teori-teori seputar kota dan sejarah sosial pada
bagian awal buku (Bab I Pendahuluan). Di bab ini, Pak Dul menulis berdasarkan
pakem metodologis penulisan sejarah kota, terutama dalam menyebutkan perbatasan
wilayah Yogyakarta.
Penyebutan batas-batas wilayah kota itu tentu
saja selalu mengikuti perkembangan kota itu sendiri (Kuntowijoyo, 2003). Maka
tak salah jika Pak Dul merujuknya dari berbagai sumber yang satu sama lain
berbeda tahun, namun terus berubah secara dinamis, mulai dari Memorie von
Overgave (MvO) Residen van Baak (1889), Surat Keputusan Gubernur Jenderal
Hindia Belanda tertanggal 24 Juli 1923 Nomor 31, sampai MvO Residen de Cock
(1934).
Masih dalam nuansa mengantarkan pembaca, dalam
bab kedua, Pak Dul bermaksud memperkenalkan kita pada pluralitas kelompok
sosial di Yogyakarta pada akhir abad XIX. Di sini kita seperti dihadiahi
sepaket wisata sosiologis ke alam golongan bumiputera, Kauman, golongan Eropa
dan gerakan Mason, sekaligus golongan Tionghoa. Betapapun masing-masing
dijabarkan terpisah hingga nyaris tak ditemukan titik persinggungannya, pembaca
akan tetap dengan mudah merekam satu kesan: bahwa golongan Eropa-lah yang
mula-mula memperkenalkan dunia modern kepada pribumi Yogyakarta, terutama lewat
para bangsawan dari Pakualaman yang segaris pemikiran (dan bergabung) dalam
gerakan Mason.
Istilah “kemasonan” dipakai untuk
mengindonesiakan kata freemasonry (Bahasa Inggris) atau vrijmetselarij (Bahasa
Belanda). “Gerakan itu,” Pak Dul mencatat, “merupakan aliran pembebasan pikiran
yang menerima sesama manusia dalam kedudukan dan kesempatan yang sama, yakni
tanpa pembedaan bangsa, warna kulit, dan agama.” Nah, orang-orang Eropa memang
telah berhubungan dan menyemai benih kemasonan di lingkar Pakualaman sejak
akhir abad XIX.
Satu lokus kajian yang tak mungkin dilompati
dari narasi sejarah Yogyakarta, bahkan cenderung menyesatkan kalau sampai
dinomorduakan, adalah masuknya pendidikan modern ala Barat oleh Belanda. Di
permulaan bahasan inti ini (Bab III Pengajaran Guru dan Perubahan Masyarakat
Kota), Pak Dul benar-benar terkurung dalam “perspektif aktor” ketika
menerangkan suatu realitas sejarah, terlebih kala menyinggung Muhammadiyah
dengan K.H. Ahmad Dahlan, Taman Siswa dengan R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki
Hadjar Dewantara), serta peran beberapa sosok guru dalam membantu kiprah
politik Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Pakempalan Politik Katolik Jawi. Namun,
justru di titik inilah tampak bahwa Pak Dul juga piawai menulis biografi –satu
teknik penulisan sejarah yang turut mewarnai mozaik sejarah Kota Yogyakarta.
Sampai di sini, saya tiba-tiba terpantik untuk
kembali menengok kajian sosiologis Selo Soemardjan dalam buku Perubahan Sosial
di Yogyakarta (1981). Dan usai menelusuri Bagian IV (Pendidikan dan Perubahan
Sosial) buku tersebut, segera kita ketahui ternyata Pak Dul melewatkan kiprah
pendidikan pesantren (selain Muhammadiyah) yang turut mendasari tumbuh-kembangnya
pendidikan tradisional di Yogyakarta. Menurut Selo Soemardjan, di Yogyakarta,
pendidikan tradisional Hindu dan Islam (pesantren) adalah model pendidikan yang
lebih dulu tumbuh ketimbang model pendidikan Barat.
Masih dalam satu untaian kausalitas, bertambah
pesatnya sekolah model Barat harus diakui turut membidani lahirnya
organisasi-organisasi modern yang dipelopori kaum intelektual pribumi
Yogyakarta. Misalnya, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pendorong
berdirinya Budi Utomo dan K.H. Ahmad Dahlan yang memiliki hubungan dengan
Sarekat Islam. Yang menarik dari Bab IV ini, kita diingatkan kembali akan peran
Yogyakarta sebagai tanah pioner pergerakan Budi Utomo, Muhammadiyah, dan
Sarekat Islam. Tanpa menafikan jejak politik PKI, PNI, dan gerakan-gerakan pemuda
lain di Yogyakarta (seperti gerakan kepanduan dan gerakan perempuan),
ujung-ujungnya Pak Dul ingin menegaskan: Yogyakarta adalah tempat menggodok
ide-ide sebagian besar partai politik yang berpengaruh kuat di tingkat
nasional.
Kini tibalah di Bab V, Pertumbuhan Pers di
Yogyakarta. Sebagaimana sudah terbaca dari judul bab, ini bukanlah bagian yang
akan menguraikan analisis isi berbagai surat kabar lokal di Yogyakarta secara
terperinci dan terarah. Tidak.
Yang justru paling krusial, di tengah tingkat kesadaran
masyarakat yang kian peka terhadap laju perubahan sosial, keberadaan pers lokal
terbukti mampu menampung gerak para “komunikator profesional” –yang secara
jumlah tentu saja belumlah banyak –untuk menyebarluaskan gagasan ke arah
modernisasi.
Nah, bagi pembaca yang selama ini mengenal Pak
Dul sebagai sejarawan pers, tentu sangat berharap agar dapat menemukan uraian
yang panjang dan mendetail tentang sejarah pers di Yogyakarta. Sayang, dengan
data yang banyak diambil “hanya” dari Perpustakaan Nasional Jakarta, bab ini
ditulis paling sedikit dibandingan dua bagian inti sebelumnya (Bab III dan Bab
IV).
Memang, pada waktu penelitian disertasi ini
dilaksanakan, Pak Dul tak sempat menelisik arsip-arsip Kadipaten dan Kasultanan
Yogyakarta karena memang belum sempat dijamah pegawai arsip pemerintahan.
Sekalipun demikian, usai merampungkan bab ini, Pak Dul pun telah sampai pada
pembuktian adanya hubungan antara pers lokal dan pergerakan nasional yang diisi
oleh kaum pribumi terdidik, yang sesungguhnya mereka itulah para agen
modernisasi.
Penerbitan Kota Yogyakarta Tempo Doeloe ini
penting guna mengetahui ranah spesialisasi Pak Dul sebagai seorang sejarawan.
Di sampul belakang buku terketik beliaulah “perintis penulisan sejarah kota di
Indonesia” dan “inilah karya terbaiknya”. Pelabelan yang minus penjelasan
itulah yang mungkin bakal mengundang teka-teki bagi siapa pun saat pertama kali
memegang hangat buku ini. Lantaran pendefinisian itu tentu tak cukup pembuktian
hanya karena ini adalah karya Pak Dul yang belakangan, paling tidak setelah
buku Beberapa Segi Sejarah Masyarakat Budaya Jakarta (1975) dan The Growth of
Jakarta (1977).
Buku ini sekali lagi merupakan karya disertasi
Pak Dul dua puluh tahun yang lampau. Jadi, penerbitan studi ini dalam bentuk
buku boleh dibilang sangat terlambat. Apalagi, sang penulis lebih dulu tutup
usia empat belas tahun silam, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1994. Selarik
ungkapan terlambat pulalah yang dirasa penting disertakan ketika Yayasan Untuk
Indonesia membukukan karya ini untuk kali pertama dalam kemasan judul Kota
Yogyakarta 1880-1930: Sejarah Perkembangan Sosial, delapan tahun lalu (2000).
Kini Yogyakarta ala Pak Dul kembali dihadirkan
dengan harapan “yang lampau” itu mampu merefleksikan ihwal “kekinian” yang
sudah teramat jauh beranjak, ataukah malah tak cukup punya daya buat segera
beranjak? [*]
Dimuat
di Tempo, 25 Febuari 2009
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar