 |
Judul Buku: Metode
Pendidikan Marxis-Sosialis
Penulis: Nurani
Soyomukti
Penerbit: AR-Ruzz
Media, Yogyakata
Terbit: Desember 2008
Tebal: 316 Halaman
Peresensi : Abdul
Khalid Boyan
|
Dalam banyak hal, Karl Marx lebih
dipersonifikasikan sebagai tokoh ekonomi-politik serta pejuang kaum buruh.
Selama ini, kajian-kajian ilmiah hanya menyoroti teori “sejarah pertentangan
kelas antara kaum borjuis dan proletar” yang merupakan titik pijak pemikiran
Marx. Jarang kita menjumpai diskursus yang menyandingkan pemikiran Marx dengan
dunia pendidikan.
Padahal, sebagaimana diungkap dalam buku ”Metode
Pendidikan Marxis- Sosialis” ini, Karl Marx bukan hanya pemikir
ekonomi-politik, tapi juga seorang pemikir pendidikan kenamaan. Bahkan, menurut
Nurani Soyomukti, penulis karya ini, Marx adalah plopor dan peletak teori
pendidikan kritis dan pembebasan, bukan Paulo Freire sebagaimana diyakini
banyak kalangan.
Dalam konteks pendidikan, Marx meramalkan “basis
dari gerak sejarah sistem pendidikan dunia ditentukan oleh basis kapital
(ekonomi)”. Teori ini disebut dengan “diteminisme ekonomi”. Tampaknya, ramalan
Marx itu memiliki makna relevansi dalam dunia pendidikan, khususnya di
Indonesia. Buktinya, regulasi kebijakan pendidikan pemerintah, dalam hal ini
Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), tidak lain merupakan penjelmaan
penselingkuhan antara dunia pendidikan dengan kepentingan kapital. UU BHP
membuka akses selebar-lebarnya atas bercokolnya praktek kapitalisme
(komersialisasi) ditubuh pendidikan.
Lembaga pendidikan saat ini sudah tidak lagi
menjadi media transformasi nilai dan instrumen memanusiakan manusia
(humanisasi), melainkan menjadi lahan basah bagi para pengelola pendidikan
untuk mengeruk keuntungan finansial sebanyak-sebanyaknya. Status birokrat
kampus, Rektor dan staf-stafnya, tidak ubahnya investor yang hanya memikirkan
bagaimana kampus mendapatkan laba sebesar-besar dari peserta didik.
Institusi pendidikan hari ini tidak jauh beda
dengan pasar. Bedanya, kalau pasar menjual bahan sembako domistik dan kebutuhan
rumah tangga yang lain, sementara perguruan tinggi menjual jasa pendidikan.
Mulai dari tenaga pengajar (Dosen), mata kuliah (SKS), sampai
fasilitas-fasilitas kampus yang serba glamur dan seper canggih. Kampus akan
melakukan apa saja, termasuk memper-“solek” lingkungan demi merekrut peserta
didik sebanyak-banyaknya. Karena, semakin banyak kuantitas peserta didik,
semakin besar penghasilan kampus.
Dalam kondisi seperti ini, lembaga pendidikan
layaknya korporasi (konglemarasi) yang hanya memikirkan profit oriented. Tidak
heran, kalau makin hari biaya lembaga pendidikan kian melonjak. Di era modern,
mustahil menemukan biaya pendidikan yang bisa dijangkau orang menengah kebawah
(miskin). Semakin bagus fasilitas kampus, semakin besar uang yang mesti
dikeluarkan peserta didik. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia barada dibawah
garis kemiskinan. Inilah yang disebut “Pendidikan Rusak-Rusakan” dalam kacamata
Darmaningtyas.
Secara historis, bibit kapiatalisme dan
pragmatisme pendidikan di Indonesia sudah menyeruak pada zaman Soeharto (Orde
Baru). Ketika itu, yang menjadi panglima (ideologi) pendidikan adalah
“pembangunan” (developmentalisme). Pertumbuhan pembangunan dikejar
habis-habisan tanpa memedulikan aspek kemanusiaan. Tak pelak, Identitas lembaga
pendidikan pun sebagai media memanusiakan manusia dan penjaga gawang terakhir
atas munculnya kaum-kaum terdidik dan bermoral terpasung.
Munculnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik
yang konsen di dunia mesin, listrik, arsitektur, administrasi perkantoran,
akuntansi, kesekretariatan dan berbagai bidang lainnya merupakan pemenuhan atas
nafsu kapitalisme dan pragmatisme itu. Kehadiran SMK diharapakan meluluskan
peserta didik yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan praktis di bidang
kerja-kerja infrastruktur pembanguanan, baik sebagai pekerja industri
maupun administrator pemerintah.
Sekolah kejuruan nampaknya, menjadi idaman dan
pilihan para orang tua yang ingin yang ingin melihat anaknya cepat mendapat kerja
dan cepat kaya. Pendidikan yang menekankan pada keterampilan teknis sperti ini
tentu saja mempunyai efek besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,
dimana nilai-niali pengabdian (loyalitas) terhadap bangsa dan kemanusiaan
menempati posisi diatas pragmatisme.
Pragmatisme pendidikan adalah malapetaka besar
bagi masa depan kemanusiaan. Jelas, kalau pola pikir pragmatisme menghinggapi
anak didik, bisa dipastikan anak didik tidak munkin lagi peka terhadap
bobroknya realitas kebangsaan, apalagi berjuang dan melakukan anvokasi terhadap
pemberdayaan kaum-kaum marjinal (tertindas). Sebaliknya, yang ada dalam benak
anak didik hanyalah bagaimana anak didik cepat mendapatkan gelar sarjana dan
memperoleh profesi yang bergengsi. Sebuah ironi ditengan bobroknya realitas
kebangsaan diberbagai level.
Buku ini berusaha menggagas dan menjabarkan
metode pendidikan berbasis Marxis-Sosialis yang menjadi counter part atas
pendidikan “kapitalisme” yang selama ini menjadi ideologi sistem pendidikan
internasional. Ideologi pendidikan yang digagas marx adalah bentuk gugatan atas
merasuknya budaya kapitalisme dan pragmatisme dalam tubuh pendidikan. Hali ini
bisa dipahami, karena Marx adalah satu-satunya pemikir besar yang mengidealkan
tumbangya budaya kapitalisme dimuka bumi ini. Dalam kacamata pendidikan
berbasis Marxis-Sosialis, tujuan (ideologi) pendidikan adalah membangun
karakter (character building) manusia yang tercerahkan; suatu kondisi mental
yang dibutuhkan untuk membangun suatu masyarakat yang berkarakter progresif, egaliter,
demokratis, berkeadilan dan berpihak terhadap kaum-kaum tertindas (the
oppressed).
Menurut Marx, pendidikan bukan lahan basah untuk
merenggut keuntungan kapital (profit), melainkan sebagai instrumen membebaskan
manusia dari belenggu dehumanisasi serta menempatkan manusia dalam esensi dan
martabat kemanusiaanya yang sejati. Marx mengidealkan terciptanya pendidikan
kritis (critical pedagogy), pendidikan radikal (radical education) dan
pendidikan revolusioner (revolutionary education) yang pada gilirannya mampu
mencetak manusia yang betul-betul mau memperjuangkan kaum-kaum miskin
(proletar) yang nota bene korban salah urus negara.
Bagi Marx, pendidikan bertujuan mencipatakan
kesadaran kritis, bukan pengetahuan dan keterampilan teknis yang mendukung proyek
kapitalisme. Pendidikan yang terjebak pada pragmatisme untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan praktis yang merupakan langka adaptasi terhadap
perkembangan kapitalisme merupakan eksploitasi atas esensi terbentuknya
lemabaga pendidikan.
Lebih dari itu, menurut pendidikan
Marxis-sosialis, tujuan preneal dari proses manusia menuntut ilmu adalah untuk
mengabdi bagi kemaslahatan kemanusian. “Ilmu tidak boleh menjadi kesenangan
untuk diri sendiri. Orang-orang yang memiliki nasib baik untuk terjun dalam
pencarian ilmu pertama-tama harus menempatkan pengetahuannya demi kepentingan
kemanusian” demikian fragmen statemen Marx dalam salah satu karyanya.
Apa yang diidealkan Marx itu sangat kontras
dengan karakter objektif para pelajar bangsa ini. Tidak bisa dibantah, 75 %
orentasi pelajar menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan kerja bergengsi
(profesi), menjadi tokoh populer, menjadi orang kaya, dan untuk mengangkat
status sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Sedikit sekali pelajar yang
betul-betul murni untuk memperjuangkan nasib kaum tertindas. Wajar, kalau
keberadaan kaum terdidik di negara yang mayoritas muslim ini sudah tidak lagi
menjadi aktor pemberdayaan kaum tertindas (the oppressed) dari belenggu
penindasan dan ketidak adilan (dehumanisasi). Sebaliknya, justru kaum
terdidiklah yang menjadi biang dari sekian problem sosial yang berlangsung
ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Alih-alih mau mencari
penawar atas sekian krisis sosial, keberadaan kaum terdidik menjadi bagian dari
krisis sosial itu sendiri. Mulai dari koruptor, penjilat, politikus
busuk, sampai komprador atau agen dari kepentingan global. [*]
Dimuat
di Batam Pos, 08 Maret 2009
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar