Turki Erdogan

Turki Erdogan

Oleh Azyumardi Azra

Turki. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri awal September, pemerintah Turki di bawah pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan memutuskan untuk 'menurunkan' hubungan militer dan diplomatik dengan Israel. Langkah drastis ini diambil Erdogan setelah Israel tidak memenuhi tuntutan Turki untuk minta maaf atas tindakan militernya menyerbu kapal perdamaian Mavi Marmara 31 Mei 2010 yang menewaskan sembilan tentara Turki dan aktivis perdamaian.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon menyesalkan memburuknya hubungan Turki-salah satu dari tiga negara Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik dan militer dengan Israel; dua lainnya adalah Mesir dan Yordania. Meski ada imbauan Sekjen PBB agar Turki dan Israel memperbaiki kembali hubungan mereka, tidak terlihat tanda-tanda meyakinkan bakal terjadinya perbaikan.

Sebaliknya, Turki di bawah PM Erdogan adalah Turki yang kian unjuk gigi di Timur Tengah. Turki tidak hanya bertindak tegas terhadap Israel, tapi juga sebelumnya bersuara keras terhadap rezim Khadafi (Libya) dan Bashar Assad (Syria) yang melakukan kekerasan terhadap warga negaranya sendiri. Di tengah kemerosotan dan masalah yang dihadapi negara-negara yang secara tradisional hegemonik di Timur Tengah, seperti Irak, Mesir, Libya, dan Syria, Turki kini berdiri kokoh, baik ke dalam maupun keluar. Turki kini terlihat begitu kuat, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga bila dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa yang tengah bergulat dengan krisis ekonomi.

Di mana rahasia Turki sehingga bisa menjadi begitu asertif? Kunci utamanya tidak lain adalah keberhasilan PM Erdogan membangun ekonomi Turki setelah dua kali masa pemerintahannya. Karena itu, tak heran jika awal Agustus lalu PM Erdogan kembali menang dalam Pemilu dengan sekitar 50 persen pemilih memberikan suara kepada partainya, AKP, Partai Pembangunan dan Keadilan. Padahal, ketika mulai berkuasa pada 2002, PM Erdogan mewarisi Turki yang tengah ambruk secara ekonomi, di mana tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan menganga luas. Di tengah situasi memburuk itu, pertikaian dan konflik politik juga sangat mewarnai kehidupan publik Turki.

PM Erdogan dengan AKP yang secara tersembunyi merupakan partai berorientasi Islam berhasil membalikkan keadaan. Pembalikan keadaan itu dilakukan berdasarkan prinsip Erdogan tentang 'demokrasi ke depan' (forward democracy) yang berisikan 'ekonomi yang kuat, pemerintahan yang kuat, dan partai yang kuat'. Berdasarkan kerangka ini, PM Erdogan menampilkan pemerintahan efektif dan efisien melalui transformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik daripada melayani diri sendiri.

Hasilnya, ekonomi Turki tumbuh secara fenomenal. Pada 2011 ini, prediksi pertumbuhan ekonominya mencapai 11 persen. Tetapi, perkembangan ekonomi yang mengagumkan itu bukan semata-mata demi pertumbuhan, tetapi untuk pemerataan dan keadilan. Pemerintahan Erdogan, misalnya, memberikan akses seluas-luasnya bagi kaum miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik; pemukiman kumuh digusur untuk digantikan perumahan publik masif dan dengan subsidi besar negara; infrastruktur seperti jalan raya dan jalan kampung dibangun besar-besaran.

Pencapaian besar lain Erdogan adalah keberhasilannya menguasai militer yang merupakan pengawal sekularisme-kemalisme. Dengan posisi dan tradisi ini, militer Turki dari waktu ke waktu mengudeta pemerintahan-pemerintahan yang mereka anggap 'menyimpang' dari prinsip sekularisme-kemalisme.

Tetapi, militer tidak berkutik berhadapan dengan PM Erdogan. Fakta bahwa Erdogan berkuasa sudah satu dasawarsa jelas menunjukkan ketidakmampuan militer menghadapi PM Erdogan yang pertama kali dalam sejarah Turki modern memperkenalkan seorang istri berjilbab di istana negara. Hal yang sama juga dilakukan istri Presiden Abdullah Gul. Padahal, jilbab secara resmi masih terlarang di ranah resmi pemerintahan.

Puncaknya, keberhasilan PM Erdogan-bersama Presiden Gul-menguasai militer adalah pertengahan Agustus lalu ketika mereka mengangkat Penglima Angkatan Bersenjata baru setelah pada 29 Juli seluruh pemimpin puncak militer-darat, laut dan udara-mengundurkan diri. Pengunduran besar-besaran ini ternyata tidak menimbulkan krisis politik Turki. Dan, sebaliknya memberikan ruang yang sangat besar bagi pemerintahan sipil mengendalikan militer untuk pertama kali dalam sejarah modern Turki.

Turki di bawah Erdogan adalah showcase negara Muslim yang berhasil dalam reformasi politik dan ekonominya. Indonesia juga punya potensi dan peluang yang sama. Sayangnya, reformasi di Indonesia masih setengah hati sehingga gagal, misalnya, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Akibatnya, juga tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.[*]

Tulisan dimuat pada Harian Republika, Kamis, 22 September 2011.

Sumber:

http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/2053-turki-erdogan-.html

Kamis, 22 September 2011 12:59