Pendidikan Multikultural

Judul Buku: Pendidikan Multikultural Penulis: Chairul Mahfud Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta Cetakan: II, 2007 Tebal: xxvii + 294 Halaman Peresensi: Ach Syaiful A'la*)

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang demokratis. Meski demokrasi itu sempat terkurung dan dikebiri masa Orde Baru. Hak-hak warga negara selama 32 tahun disumbat dan dikekang oleh pemerintah. Setelah arus “reformasi” (public sphere) bergulir, yang lebih bertendensi pada kebebasan rakyat ibarat air—meminjam istilah Nurkholish Madjid—yang semula tersumbat kemudian dibuka, air keras kontan menyerobot keluar.

Cita-cita reformasi kini nampaknya mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya, ada baiknya digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses reformasi sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan model multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indonesia. Sebagai model, maka masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhineka Tunggal Ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal.

Gelombang demokrasi memang membawa dampak positif terhadap masyarakat. Sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) dan eksistensi kelompok bisa dihormati. Tetapi tidak mustahil juga mengandung bahaya dan perpecahan. Perpecahan pada akhirnya akan beruntut kepada benturan-benturan yang diakibatkan oleh adanya beberapa faktor: politik, sosial, budaya, ras, ekonomi, bahkan agama.

Indonesia, seperti anggapan banyak orang mengandung muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan melalui pendidikan.

Kenapa menjadi tugas dan tanggung jawab pendidikan untuk menyelesaikan persoalan ini? Secara definisi, dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang disadari untuk dikembangkan kepribadian dan kemampuan manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup (long life education). Halaman 33.

Pendidikan multikultural (multicultural education) adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.

Jika kita menengok sejarah Indonesia, maka realitas konflik sosial yang terjadi sering kali mengambil bentuk kekerasan sehingga mengancam persatuan dan eksistensi bangsa. Pengalaman peperangan antara kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan telah membentuk fanatisme kesukuan yang kuat. Sedangkan, terjadinya konflik sosial setelah kemerdekaan, sering kali bertendensi politik, dan ujungnya adalah keinginan suatu komunitas untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan buntutnya masih terasa hingga sekarang, baik yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam dan Papua. Tanpa pendidikan multikultural, maka konflik sosial yang destruktif akan terus menjadi suatu ancaman yang serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa.

Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan mindset (pemikiran) pelajar/mahasiswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman.

Dengan pengembangan model pendidikan berbasis multicultural, diharapkan mampu menjadi salah satu metode efektif meredam konflik. Selain itu, pendidikan multikultural bisa menanamkan sekaligus mengubah pemikiran peserta didik untuk benar-benar tulus menghargai keberagaman etnis, agama, ras, dan antargolongan.

Tak hanya itu, pendidikan multikultural juga mencakup revisi materi-materi dan sistem pembelajaran, seleksi penerimaan siswa, rekrutmen guru, termasuk revisi buku-buku dan teks-teks soal Ujian Nasional (UN). Halaman 192. Misalnya, pelaksanaan UN selama ini terus menjadi perdebatan dan menimbulkan pro-kontra, sejak keluarnya SK No 153/U/2003 tentang UAN. Mulai teknis pelaksanaan hingga keputusan pemerintah tentang pelulusan terhadap siswa. Secara yuridis, pelanggaran terhadap UU No. 20 tahun 2003. Pada pasal 58 ayat (1), misalnya, semestinya UAN menjadi tolak ukur, kontrol, alat evaluasi tingkat kemampuan peserta didik dan penyerapan terhadap materi. UU lahir, oleh pemerintah malah dibelokkan menjadi alat untuk menentukan tingkat kelulusan siswa. Secara tidak langsung pemerintah masih berkeinginan menyeratakan dan tidak mendukung adanya paradigma atau pijakan pendidikan multikultaral.

Menjadi penting kiranya buku setebal 295 halaman ini untuk dijadikan santapan awal bagi siapa saja yang hendak memperkaya khazanah tentang diskursus pendidikan multikultural. Kata Prof Dr A Syafiq Mughni, sekaligus sebagai pengantar buku ini, wacana “pendidikan multikultural” kian hari bagaikan bola salju (snow ball) yang menggelinding semakin besar dan marak diperbincangkan oleh pelbagai kalangan, pengamat pendidikan, akademisi pendidikan, aktivis, budayawan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Selamat membaca! [*]

*) Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Aktif di lesehan Komunitas Baca Surabaya (Kombas).

Sumber:

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,10314-lang,id-c,buku-t,Merayakan+Pendidikan+Berbasis+Multikultural-.phpx