 |
Judul Buku: Sisi Gelap Pulau Dewata; Sejarah Kekerasan Politik
Judul Asli: The Dark Side of Paradise; Political Violence in Bali Penulis: Geoffrey Robinson Penerjemah: Arif B. Prasetyo Penerbit: LKiS, Jogjakarta Cetakan: I, Januari 2006 Tebal: xxxvi + 523 halaman |
Berbicara
tentang Bali, khayalan kita akan terlontar pada sebuah daerah wisata dengan
bentang alam yang mengagumkan, masyarakat dengan adat-istiadat dan tradisi yang
kokoh dan terus bertahan, dan orang-orangnya yang santun nan ramah. Nyaris tak
ada keraguan lagi di benak kita bahwa Bali itu eksotik, indah, menawan. Semua
orang hampir pasti mengiyakan jika ditanya kesannya tentang pulau yang satu
ini.
Tapi
saat rangkaian teror bom meledak di Bali pada Oktober 2002 dan 2005, kita jadi
bertanya-tanya: Ada apa dengan Bali? Mengapa Bali yang jadi sasaran?.
Pertanyaan-pertanyaan ini tak pelak menimbulkan keheranan. Terutama terkait
dengan posisi Bali dalam konstelasi politik nasional. Benarkah bom Bali
dimaksudkan untuk mengguncang stabilitas politik di Pusat? Lalu mengapa harus
Bali yang jadi tujuannya? Bukankah sebagai "daerah budaya" Bali harus
bersih dari kepentingan politik?
Pertanyaan-pertanyaan
itulah yang coba dijawab dalam buku bertebal 523 halaman karya Geoffrey
Robinson ini. Di sini, Robinson mengajukan gugatan serius terhadap citra Bali
yang seakan-akan tampak "apolitis". Ia mengutak-atik citra Bali
sebagai "daerah budaya" yang sepenuhnya steril dari campur tangan
politik, karena yang terjadi sesungguhnya tidaklah demikian.
Robinson
melacak citra tersebut ke sejarah Bali masa silam. Ia mencatat bahwa citra Bali
selama ini yang jauh dari hiruk pikuk politik sebenarnya lahir dari kepentingan
kolonial, dan karenanya tidak netral. Citra itu memiliki sekujur tabu dan
kepentingan. Agen global lewat investasi pariwisata, negara dan elite-elite
lokal yang berkaitan ke pusatlah yang memantik kepentingan. Bali tak boleh
"liar", dan harus dihindarkan sejauh mungkin dari apapun yang berbau
politik. Dengan mewacanakan Bali yang harmonis, damai, ajek, dan homogen, akan
dengan mudah secara umum Bali didisiplinkan.
Menurut
Robinson, pencitraan itu secara luas diterima pada akhir dekade 1920-an, yakni
ketika kekuasaan kolonial Belanda berada di puncak dan restorasi
"tradisi" Bali menjadi ciri sentral strategi kolonial Belanda
konservatif bagi pemerintahan tak langsung. Menjelang dekade 1930-an,
memorandum birokratis para pejabat kolonial Belanda mulai melukiskan rakyat
Bali sebagai memiliki pembawaan yang lebih berminat kepada seni, budaya, dan
agama-tari, musik, lukis, ukir, upacara, festival dan seterusnya-ketimbang
politik.
Asumsi
yang umumnya diam-diam diterima di lingkaran kolonial (dan komunitas artistik
dan antropologis asing di Bali) adalah bahwa "budaya" dan
"politik" merupakan kategori yang sama ekslusifnya, dan bahwa rakyat
yang "berbudaya" tidak bisa sekaligus "politis". Sepanjang
"budaya" Bali tetap kuat, demikian kelanjutan dalih ini, pengaruh
politis akan lemah.
Persepsi
tersebut sangat kuat memengaruhi kebijakan kolonial di Bali sejak sekitar tahun
1920 hingga runtuhnya kekuasaan Belanda pada 1942, dan ini mengakibatkan
sejarah kekerasan atau konflik di Bali praktis tak pernah tersentuh. Padahal,
kata Robinson, Bali sebelumnya juga dikenal sebagai daerah yang akrab dengan
konflik dan kekerasan. Pembantaian, peperangan antarkerajaan, dan permusuhan
bukan hal aneh bagi Bali kala itu.
Robinson
menambahkan bahwa pada masa pra-kolonial Bali berada dalam kondisi persaingan
politik dan peperangan yang nyaris terus-menerus di antara para pangeran kecil
(raja) dan dipertuan. Selama Revolusi Nasional (1945-1949) sekitar 2.000 orang
Bali tewas, kira-kira sepertiganya berperang di pihak Belanda. Tak lama setelah
kemerdekaan, 1950-1951, geger baku-hantam dan baku-bunuh memakan ratusan korban
jiwa. Pada awal 1960-an, antagonisme antara dua partai besar-partai Komunis
(PKI) dan partai Nasionalis (PNI)-serta konflik pahit menyangkut perombakan
penguasaan tanah (land reform) memicu konfrontasi massa yang sengit,
bakar-bakaran, gontok-gontokan, dan bunuh-bunuhan. Situasi ini kemudian
memuncak pada pertengahan 1960-an, ketika terjadi pembantaian massal atas
ratusan ribu tertuduh komunis tanpa pengadilan yang jelas.
Tidak
hanya itu, persaingan puri, isu kasta dan ketimpangan ekonomi juga muncul
sebagai titik-titik api utama konflik politik di Bali. Kendati dalam beberapa
hal Bali tampak homogen, tapi variasi internal turut mempengaruhi pola konflik
politiknya.
Tapi
sejak modernitas masuk ke Bali pada tahun 1930-an, orang-orang Barat (kolonial)
merubah Bali sebagai sejenis "Surga Terakhir" yang masih polos dan
otentik; tidak seperti Barat yang telah cemar dengan modernitas. Keanggunan
Bali, pemandangan alamnya yang masih hijau, perempuannya yang bertelanjang dada
waktu itu, dan adat-istiadatnya yang lestari-semua itu bermunculan dalam
brosur-brosur, travelog, dan kuliah-kuliah para pelancong Barat yang sempat
berkunjung ke Bali.
Citra
Bali itu sedemikian meresap dalam benak banyak orang sehingga mengaburkan
kenyataan sebenarnya. Dari citra yang beredar, misalnya, disebutkan bahwa Bali
adalah wilayah yang penduduknya sejahtera, tidak pernah terserang endemi
kemiskinan. Padahal, kata Robinson, pada dekade-dekade awal abad ke-20, Bali
luar biasa melarat.
Melalui
buku ini, Robinson telah mengisi kekosongan hasil-hasil penelitian antropologis
sebelumnya tentang sejarah politik Bali modern. Ia berusaha menjelaskan
transformasi konflik politik, ekonomi, dan sosial di Bali sepanjang masa
kolonial (1882-1942), pendudukan Jepang (1942-1945), Revolusi Nasional
(1945-1949) dan tahun-tahun pascakemerdekaan, yang memuncak dalam pembantaian
1965-1966. Di samping itu, buku ini juga menawarkan kritik historiografis yang
diperluas terhadap wacana akademis, populer, dan pemerintahan resmi tentang
masyarakat dan politik Bali.
Membaca
buku ini menyiratkan bahwa di balik angan-angan orang perihal Bali yang
harmonis dan damai, ternyata menyimpan jejak sejarah yang menunjukkan betapa
Bali juga negeri yang pernah dilanda kekerasan dan anarki politik. Inilah sisi
"lain" Bali yang meruntuhkan "mitos" tentang kestabilan
Bali dan identitas ke-Bali-an. Oleh karena itu, kajian buku ini berupaya
mendemistifikasi Bali, menyingkirkan romansanya, dan mengembalikan, ke
tempatnya yang sah, konflik dan kekerasan yang sesekali telah memberi ciri pada
politik pulau Bali sepanjang abad ke-20.[*]
--Nur Faizah, Pembaca Buku, bermukim di Kotagede Yogyakarta
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar