Judul
Buku: Idham Chalid, Guru Politik Orang NU
Penulis:
Ahmad Muhajir
Penerbit:
Pustaka Pesantren Jogjakarta
Cetakan:
Pertama, Juni 2007
Tebal:
xx + 169 halaman
Peresensi:
Titik Suryani*)
|
Tak bisa disangkal,
Idham Chalid adalah sosok kontroversial dalam sejarah perpolitikan Nahdlatul
Ulama (NU). Ia dianggap sebagai politikus yang tidak memiliki pendirian,
mementingkan diri sendiri (egois), dan banyak merugikan kepentingan umat.
Bahkan, sikap politiknya yang—dianggap—selalu mengambang di atas dan sering lebih
menguntungkan pihak penguasa, membuat dirinya mendapat julukan ‘politikus
gabus’ dari Gerakan Pemuda Ansor--organisasi sayap pemuda NU.
Benarkah semua
asumsi itu? Buku ini secara jeli berusaha menguak sisi ruang batin Idham Chalid
yang tidak terekam oleh ‘sejarah resmi’. Ahmad Muhajir, dalam buku ini,
berupaya mengungkap apa yang disebut Urvashi Butalia sebagai ‘sisi balik
senyap’ (the other side of
silent), yakni berbagai hal tentang Idham yang riil dan hidup di
tengah masyarakat, namun tidak dianggap penting sehingga tidak ter(di)suguhkan
kepada kita. Berbeda dari persepsi umum yang berkembang di masyarakat mengenai
gerak langkah ‘politik abu-abu’ Idham, buku ini mengangkat ‘sisi senyap’ di
balik gerakan politik Idham. Melalui buku ini, penulis menelisik lebih jauh
ruang terdalam manusiawi seorang tokoh kelahiran Kalimantan Selatan 85 tahun
silam tersebut.
Sebagai seorang
tokoh NU, Idham memainkan dua lakon berbeda, yakni sebagai ulama dan politisi.
Sebagai politisi, ia melakukan gerakan strategis, kompromistis, dan terkesan
pragmatis. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dengan tetap tidak terlepas
dari jalur Islam dan tradisi yang diembannya. Ia telah berusaha keras
mengupayakan terbentuknya kestabilan kondisi umat di bawah (grassroot) yang menjadi
tanggungjawabnya. Meski berbagai stereotip bakal menimpa, ia tak
memedulikannya.
Baginya, yang
terpenting—dalam berpolitik—adalah berorientasi pada kemaslahatan dan berguna
bagi banyak orang. Karenanya, tidak (perlu) harus ngotot dan kaku dalam
bersikap, sehingga umat senantiasa terjaga kesejahteraan fisik dan
spiritualnya. Apalagi di masa itu kondisi politik sedang mengalami banyak
tekanan keras dari pihak penguasa dan partai politik radikal semacam PKI dengan
gerakan reformasi agraria (land
reform) dan pemberontakannya.
Strategi politik
tersebut dilandaskan pada tiga prinsip. Pertama, lebih menekankan sikap
hati-hati, luwes dan memilih jalan tengah ketimbang sikap memusuhi dan
konfrontasi yang justru membahayakan kepentingan umat. Kedua, politik yang
memperhitungkan kekuatan umatnya di hadapan kekuatan rezim atau kekuatan lain
di tengah masyarakat. Ketiga, dengan menggunakan pendekatan partisipatoris
terhadap pemerintah sehingga mampu memengaruhi kebijakan penguasa demi
kemaslahatan umat.
Dalam kaitan ini,
Idham memandang bahwa NU harus ikut andil dalam kekuasaan sebagai kekuatan
penyeimbang. Cara ini dianggap lebih tepat ketimbang berada di luar kekuasaan
yang justru lebih menyulitkan untuk bergerak. Hal ini, misalnya, terlihat
ketika ia mengompromikan langkah pemerintah pada masa Orde Lama dengan
Demokrasi Baru. Akan tetapi, ketidakmengertian tentang arah politik Idham
tersebut, menyebabkannya harus tersingkir dan ter(di)lupakan begitu saja.
Karena itu,
kehadiran buku ini tentu saja dapat membuka tabir tersembunyi atau sisi senyap
pemikiran seorang Idham, sekaligus menambah deretan mozaik langkah para
politisi NU dalam kancah politik yang kurang banyak diungkap ke permukaan.
Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai rujukan jejak politik
tokoh-tokoh politik NU dalam mewujudkan strategi politik di masa lampau seiring
semakin maraknya para ulama masa kini yang masuk ke ruang politik ketimbang
ruang keumatan.
Di samping itu,
nilai tambah buku ini adalah, Ahmad Muhajir juga melakukan tinjauan terhadap
literatur-literatur ilmiah tentang Idham Chalid, seraya menyediakan gambaran
bagaimana Idham dipotret oleh para sarjana Indonesia dan Barat. Akan tetapi,
bagian utama dari teks ini dipersembahkan untuk menjelaskan dan menganalisis
pemikiran politik keagamaan Idham, terutama yang berhubungan dengan sikap-sikap
NU dalam merespon Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Muhajir
memusatkan diri pada penafsiran Idham mengenai konsep syura serta bagaimana
tafsiran itu digunakan untuk menjustifikasi penerimaan ideologi semi-otoriter
Demokrasi Terpimpin.
Namun demikian,
sekalipun bersimpati dalam menggambarkan sang tokoh, Muhajir tetaplah kritis.
Sebagai sesama orang Banjar, tentu saja Muhajir memiliki wawasan budaya dan
akses kepada sumber-sumber yang tidak dipunyai para sarjana terdahulu. Dia
meneliti literatur klasik mengenai syura dan membandingkannya dengan penafsiran
yang lebih kontemporer, sebelum berargumen bahwa tulisan-tulisan Idham mengenai
konsep ini dipengaruhi oleh situasi politik yang dihadapi NU pada akhir
1950-an.
Praktis, buku
setebal 169 ini layak dibaca siapa saja sebagai suatu permulaan bagi perdebatan
yang lebih dalam mengenai kiprah Idham Chalid dan perannya dalam sejarah
perpolitikan NU. [*]
*) Peresensi adalah
Penikmat Buku dan Kontributor Jaringan Islam Kultural
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar